Koordinasi BPKAD Bengkayang Tentang PBB P2 di Kantor Desa Jagoi

Koordinasi Pihak BPKAD mengenai Pajak PBB P2 di Kantor Desa Jagoi bersama Kepala Desa

Jagoi. Kamis, 23 November 2017 – Koordinasi BPKAD Bengkayang Tentang masalah PBB P2 di Kantor Desa Jagoi.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari MENGENAL PBB-P2 DAN PBB-P3

  • PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi : Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.

Bangunan : Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

“Kawasan” adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak penguasaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan. (Penjelasan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD Pasal 77 ayat (1)) 

Sementara Subjek Pajak dan Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Orang Pribadi atau badan yang secara nyata :

  • mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau bangunan ;
  • memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan;
  • menguasai atas bumi dan/atau bangunan;

Pada tahun ini banyak “SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG – PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2017” adapun yang disampaikan Kades dari mereka yang menyampaikan keluhan bahwa pajak yang tertera tidak sesuai dengan kepemilikan sebenarnya, ada juga yang tidak ketahui alamat dan siapa nama jelasnya dikarenakan beberapa merupakan pemilik Pajak di Desa Jagoi tetapi orangnya tidak berdomisili di Desa Jagoi. Terkait dengan masalah tersebut Bapak Markus Suyono sebagai perwakilan dari BPKAD Bengkayang menyampaikan beberapa hal sekiranya nanti ada besarannya Pajak yang tidak sesuai lapangan dan ada pajak yang akan dilakukan perubahan dan sebagainya, pihak Desa dipersilahkan untuk konsultasi kepada Pihak BPKAD yang sementara membuka unit pelayanan untuk masyarakat, kantor yang bertempat di Area UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Seluas. Setelah itu Kades juga menyampaikan bahwa masih menunggu niat baik pelunasan dari Pemilik Pajak sampai pada tanggal 30 November 2017.

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan